My Medical World

November 10, 2009

Kelalaian Medik

Filed under: Uncategorized — r4yna @ 1:24 pm

Profesi dokter merupakan sebuah profesi yang menjalankan tugas kemanusiaan yang berkecimpung dalam suatu bidang yang tidak seluruhnya jelas. Ilmu kedokteran adalah gabungan antara sains dan dan seni (science and art) yang kematangannya diperoleh dari pengalaman dan perhatian yang seksama. Dokter harus bekerja dalam situasi ketidakpastian dan berdasarkan kepada ilmu pengetahuan yang telah dipelajari serta pengalaman yang diperoleh selama menjalankan praktek. 1

Cara bekerja dokter dalam menangani seorang pasien antara mungkin dan tidak pasti karena tubuh manusia bersifat kompleks dan tidak dapat dimengerti seluruhnya. Kini kedua disiplin yang tertua, yaitu Hukum dan Medis mau tidak mau harus bergabung (bukan meleburkan diri) tetapi bekerjasama dalam suatu bidang aliansi antara hukum dan medis dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dan asas-asas masing-masing disiplin. Kedua disiplin saling membutuhkan, Medik membutuhkan Hukum untuk pembelaan dirinya terhadap tuntutan dugaan malpraktik medik. Pihak Hukum membutuhkan profesi Medik untuk bisa bekerja dalam bidang yang tidak dikuasainya dan yang juga dibutuhkan oleh masyarakat. Cabang Ilmu Hukum yang dinamakan Hukum Medik yang dibutuhkan dalam hal ini.1

Disiplin Hukum Medik adalah cabang dari hukum. Suatu disiplin ilmu pada prinsipnya harus taat kepada prinsip dan asas disiplin induknya. Hukum Medik, disiplin induknya adalah Hukum. Dengan demikian, maka mau tidak mau, yang berlaku dalam Hukum Medik terutama adalah asas dan prinsip dari hukum sebagai induknya, bukan asas dan prinsip dari Medik. Hal ini tidak berarti bahwa pengetahuan medik tidak dibutuhkan dalam Hukum Medik. Justru ilmu pengetahuan dari disiplin medik tetap dan sangat dibutuhkan oleh Hukum Medik. Hukum Medik tidak akan bisa eksis tanpa adanya bantuan dan turut sertanya ilmu kedokteran. Tugas bidang medik dalam Hukum Medik adalah untuk mengklarifikasikan, menjelaskan, dan memastikan penilaian dalam suatu bidang yang tidak dikuasai atau dimengerti oleh pihak hukum. Tanpa dibantu dan bekerjasama dengan ilmu medik, maka Hukum Medik tidak bisa berjalan. Namun, sebagai cabang dari Ilmu Hukum walaupun secara prinsip ia harus tunduk kepada prinsip induknya, tetapi dalam hukum medis, dia seolah-olah tidak mengindahkan kompartemen tradisional yang sementara ini dikenal para sarjana hukum seperti pelanggaran hukum, kontrak, hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum publik. 1

Persoalan yang dihadapi sekarang adalah karena di Indonesia belum mempunyai hukum medik dalam arti kata yang lengkap dan dapat dipakai. Harus dipahami bahwa, dokter adalah seorang ahli di bidang medis, namun sebagai manusia ia pun tidak terhindar dari kesalahan. Dengan mengambil dasar bahwa segala tindakan medis dilaksanakan oleh seorang dokter berawal dari sebuah niat baik, maka perlu adanya perlindungan yang dapat menjamin keselamatan kedua belah pihak, dokter dan pasien, dalam hukum.1

Dasar adanya kewajiban dokter adalah adanya hubungan kontraktual-profesional antara tenaga medis dengan pasiennya, yang menimbulkan kewajiban umum sebagai akibat dari hubungan tersebut dan kewajiban profesional bagi tenaga medis tersebut. Kewajiban profesional diuraikan di dalam sumpah profesi, etik profesi, berbagai standar pelayanan, dan berbagai prosedur operasional. Kewajiban-kewajiban tersebut dilihat dari segi hukum merupakan rambu-rambu yang harus diikuti untuk memperoleh perlindungan, baik bagi pemberi layanan maupun bagi penerima layanan; atau dengan demikian untuk mencapai safety yang optimum. UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa kewajiban utama dokter adalah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien (pasal 51). 1

Dalam kaitannya dengan kelalaian medik, kewajiban tersebut berkaitan dengan kewajiban tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan medis tertentu, atau untuk tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi yang tertentu (due care). 1

II. DEFINIS
Kelalaian (negligence)
Di dalam konteks hukum medik istilah dan kasus “kelalaian” dapat dikatakan memenuhi sebahagian besar kepustakaan yang menyangkur yuisprudensinya. Kadang – kadang secara umum dipakai istilah “malpraktek medik” atau kelalaian medic.1

“Malpraktek” adalah istilah umum yang sebenarnya bukan hanya bisa terjadi di dunia kedokteran saja. Profesi lainpun, seperti hukum atau akuntan atau apoteker juga bisa dituntut berdasarkan malpraktek profesinya. Sehingga jika berbicara mengenai masalah yang menyangkut bidang medik, sebaiknya ditambah juga dengan embel-embel medik sehingga menjadi malpraktek medik (medical malpractice).1

Kelalaian medik adalah salah satu bentuk dari malpraktek medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktek medis yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian yang dilakukan orang-per-orang bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya (berdasarkan sifat profesinya) bertindak hati-hati, dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain.2,3,4

Apa yang dinamakan kelalaian medik (medical negligance) adalah ketentuan legal yang terdiri dari tiga unsur. 1
1. Terdapat hubungan antara dokter dan pasien
2. Dokter itu telah melanggar kewajibannya, karena tidak memenuhi standar pemberian pelayanan
3. Pelanggaran itu telah menyebabkan pasien menderita kerugian (harm) yang sebenarnya dapat dibayangkan dan secara wajar dapat dicegah.

Evidence-based guidelines dapat mempengaruhi unsur kedua (2), yaitu dengan cara bagaimana pengadilan itu mengadakan penilaiannya. Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa dalam common law terdapat ketegangan antara (1) tes yang bersifat deskriptif dari kelalaian medik yang mengukur sikap-tindak yang dilakukan di dalam praktek, dan (2) tes normatif yang memfokuskan diri terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Yang pertama secara umum mengangap cara menjalankan praktik profesional adalah yang sudah diterima dan berdasarkan standar legal. Sedangkan yang terakhir mengizinkan standar-standar yang ditentukan dengan kiteria lain, seperti yang ditetapkan di dalam pernyataan untuk “good practice” atau pedoman yang berdasarkan ‘evidence-based’.1
Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, malfeasance, misfeasance dan nonfeasance yaitu :1.5
1. Malfeasance berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat/layak (unlawful atau improper), misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai (pilihan tindakan medis tersebut sudah improper).
2. Misfeasance berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat (improper performance), yaitu misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur.
3. Nonfeasance adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya. Bentuk-bentuk kelalaian di atas sejalan dengan bentuk-bentuk error (mistakes, slips and lapses) yang akan diuraikan dibawah, namun pada kelalaian harus memenuhi ke-empat unsur kelalaian dalam hukum – khususnya adanya kerugian, sedangkan error tidak selalu mengakibatkan kerugian. Demikian pula adanya latent error yang tidak secara langsung menimbulkan dampak buruk.
III. UNSUR-UNSUR KELALAIAN
Dalam suatu layanan medik dikenal gugatan ganti kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian medik. Suatu perbuatan atau tindakan medis disebut sebagai kelalaian apabila memenuhi empat unsur di bawah ini.1,2,6,7
1. Duty to use due care. Duty atau kewajiban tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan medis atau untuk tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi yang tertentu. Dasar dari adanya kewajiban ini adalah adanya hubungan kontraktual-profesional antara tenaga medis dengan pasiennya, yang menimbulkan kewajiban umum sebagai akibat dari hubungan tersebut dan kewajiban profesional bagi tenaga medis tersebut. Kewajiban profesional diuraikan di dalam sumpah profesi, etik profesi, berbagai standar pelayanan, dan berbagai prosedur operasional. Kewajiban-kewajiban tersebut dilihat dari segi hukum merupakan rambu-rambu yang harus diikuti untuk mencapai perlindungan, baik bagi pemberi layanan maupun bagi penerima layanan; atau dengan demikian untuk mencapai safety yang optimum.
Contoh : seorang dokter terkenal di dalam pesawat duduk di sebelah seorang penumpang lain yang baru dikenal. Karena wajah sang dokter sering terdapat di majalah maka orang itu langsung mengenalinya dan mulai membuka pembicaraan. Antara mana diceritakan tentang penyakitnya dan juga menanyakan obat apa yang harus Ia makan. Sang dokter menyebutkan beberapa obat yang biasa ia pergunakan. Orang itu lalu membelinya di apotik dan meminumnya, namun ternyata tidak cocok karena terdapat kontraindikasi untuknya, sehingga menderita luka karenanya. Orang itu kemudian menuntut dokter tersebut, tapi di tolak oleh hakim karena tidak memenuhi unsur pertama tersebut, dalam arti tidak ada hubungan sebagai dokter – pasien.
2. Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban tersebut. Dengan melihat uraian tentang kewajiban di atas, maka mudah buat kita untuk memahami apakah arti penyimpangan kewajiban. Dalam menilai kewajiban dalam bentuk suatu standar pelayanan tertentu, haruslah kita tentukan terlebih dahulu tentang kualifikasi si pemberi layanan (orang dan institusi), pada situasi seperti apa dan pada kondisi bagaimana. Suatu standar pelayanan umumnya dibuat berdasarkan syarat minimal yang harus diberikan atau disediakan (das sein), namun kadang-kadang suatu standar juga melukiskan apa yang sebaiknya dilakukan atau disediakan (das sollen). Kedua uraian standar tersebut harus hati-hati diinterpretasikan. Demikian pula suatu standar umumnya berbicara tentang suatu situasi dan keadaan yang “normal” sehingga harus dikoreksi terlebih dahulu untuk dapat diterapkan pada situasi dan kondisi yang tertentu. Dalam hal ini harus diperhatikan adanya Golden Rule yang menyatakan “What is right (or wrong) for one person in a given situation is similarly right (or wrong) for any other in an identical situation”.
3. Damage atau kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian adalah segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan / kedokteran yang diberikan oleh pemberi layanan. Jadi, unsur kerugian ini sangat berhubungan erat dengan unsur hubungan sebab-akibatnya. Kerugian dapat berupa kerugian materiel dan kerugian immateriel. Kerugian yang materiel sifatnya dapat berupa kerugian yang nyata dan kerugian sebagai akibat kehilangan kesempatan. Kerugian yang nyata adalah “real cost” atau biaya yang dikeluarkan untuk perawatan / pengobatan penyakit atau cedera yang diakibatkan, baik yang telah dikeluarkan sampai saat gugatan diajukan maupun biaya yang masih akan dikeluarkan untuk perawatan / pemulihan. Kerugian juga dapat berupa kerugian akibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh penghasilan (loss of opportunity). Kerugian lain yang lebih sulit dihitung adalah kerugian immateriel sebagai akibat dari sakit atau cacat atau kematian seseorang.
4. Direct causal relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata. Dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab-akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang setidaknya merupakan “proximate cause”.
IV. DASAR HUKUM
Akhir-akhir ini tuntutan hukum yang diajukan oleh pasien atau keluarganya kepada pihak rumah sakit dan atau dokternya semakin meningkat kekerapannya. Tuntutan hukum tersebut dapat berupa tuntutan pidana maupun perdata, dengan hampir selalu mendasarkan kepada teori hukum kelalaian. Dalam bahasa sehari-hari, perilaku yang dituntut adalah malpraktik medis, yang merupakan sebutan “genus” (kumpulan) dari kelompok perilaku profesional medis yang “menyimpang” dan mengakibatkan cedera, kematian atau kerugian bagi pasiennya.2
Gugatan perdata dalam bentuk permintaan ganti rugi dapat diajukan dengan mendasarkan kepada salah satu dari 3 teori di bawah ini, yaitu :2
1. Kelalaian sebagaimana pengertian di atas dan akan diuraikan kemudian
2. Perbuatan melanggar hukum, yaitu misalnya melakukan tindakan medis tanpa memperoleh persetujuan, membuka rahasia kedokteran tentang orang tertentu, penyerangan privacy seseorang, dan lain-lain.
3. Wanprestasi, yaitu pelanggaran atas janji atau jaminan. Gugatan ini sukar dilakukan karena umumnya dokter tidak menjanjikan hasil dan perjanjian tersebut, seandainya ada, umumnya sukar dibuktikan karena tidak tertulis.
Di bidang perdata, pasal-pasal yang mengatur tentang kelalaian yaitu :8,9,10
Pasal 1365 KUH Perdata : tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Pasal 1366 KUH Perdata : setiap orang bertanggung-jawa tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya
Pasal 1367 KUH Perdata : seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
Pasal 55 Undang-Undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan : (1) setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.
Pasal 1370 KUH Perdata : Dalam halnya suatu kematian dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.
Pasal 1371 KUH Perdata : Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.
Pasal 1372 KUH Perdata : Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.
Di bidang pidana juga dapat ditemukan pasal-pasal yang menyangkut kelalaian, yaitu :
Pasal 359 KUHP : Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lainmati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
Pasal 360 KUHP : (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 361 KUHP : Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan, dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan

IV. PEMBUKTIAN
Pembuktian adanya kewajiban dan adanya pelanggaran kewajiban
Dasar adanya kewajiban dokter adalah adanya hubungan kontraktual-profesional antara tenaga medis dengan pasiennya, yang menimbulkan kewajiban umum sebagai akibat dari hubungan tersebut dan kewajiban profesional bagi tenaga medis tersebut. Kewajiban profesional diuraikan di dalam sumpah profesi, etik profesi, berbagai standar pelayanan, dan berbagai prosedur operasional. Untuk dapat memperoleh kualifikasi sebagai dokter, setiap orang harus memiliki suatu kompetensi tertentu di bidang medik dengan tingkat yang tertentu pula, sesuai dengan kompetensi yang harus dicapainya selama menjalani pendidikan kedokterannya. Tingkat kompetensi tersebut bukanlah tingkat terrendah dan bukan pula tingkat tertinggi dalam kualifikasi tenaga medis yang sama, melainkan kompetensi yang rata-rata (reasonable competence) dalam populasi dokter. Selanjutnya untuk dapat melakukan praktek medis, dokter tersebut harus memiliki kewenangan medis yang diperoleh dari penguasa di bidang kesehatan dalam bentuk ijin praktek. Kewenangan formil diperoleh dengan menerima “surat penugasan” (atau nantinya disebut sebagai Surat Tanda Registrasi), sedangkan kewenangan materiel diperoleh dengan memperoleh ijin praktek. 2,7
Seseorang yang memiliki kewenangan formil dapat melakukan tindakan medis di suatu sarana kesehatan yang sesuai dengan surat penugasannya di bawah supervisi pimpinan sarana kesehatan tersebut, atau bekerja sambil belajar di institusi pendidikan spesialisasi di bawah supervisi pendidiknya. Sedangkan seseorang yang memiliki kewenangan materiel memiliki kewenangan penuh untuk melakukan praktik medis di tempat praktiknya, karena SIP dokter menurut UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran hanya berlaku untuk satu tempat praktik. Namun demikian tidak berarti dokter tidak diperkenankan melakukan pertolongan atau tindakan medis di tempat lain di seluruh Indonesia.2,7
Sikap dan tindakan yang wajib dilaksanakan oleh dokter diatur dalam berbagai standar. Setidaknya profesi memiliki 3 macam standar, yaitu standar kompetensi, standar perilaku dan standar pelayanan. Standar kompetensi adalah yang biasa disebut sebagai standar profesi. Standar berperilaku diuraikan dalam sumpah dokter, etik kedokteran dan standar perilaku IDI. Dalam bertindak di suatu sarana kesehatan tertentu, dokter diberi rambu-rambu sebagaimana diatur dalam standar prosedur operasi sarana kesehatan tersebut. 1,2,7
Menilai ada atau tidaknya penyimpangan berbagai kewajiban di atas dilakukan dengan membandingkan apa yang telah dikerjakan oleh tenaga medis tersebut (das sein) dengan apa yang seharusnya dilakukan (das sollen). Apa yang telah dikerjakan dapat diketahui dari rekam medis, sedangkan apa yang seharusnya dikerjakan terdapat di dalam berbagai standar. Tentu saja hal ini bisa dilaksanakan apabila di satu sisi rekam medis dibuat dengan akurat dan cukup lengkap sedangkan di sisi lainnya standar pelayanan juga tertulis cukup rinci. Dalam hal tidak ditemukan standar yang tertulis maka diminta peer-group untuk memberikan keterangan tentang apa yang seharusnya dilakukan pada situasi dan kondisi yang identik. Perlu diingat bahwa suatu standar seringkali berkaitan dengan kualifikasi si pemberi layanan (orang dan institusi), pada situasi seperti apa dan pada kondisi bagaimana kasus itu terjadi.2
Dengan melihat uraian tentang kewajiban di atas, maka mudah buat kita untuk memahami apakah arti penyimpangan kewajiban. Dalam hal ini harus diperhatikan adanya Golden Rule yang menyatakan “What is right (or wrong) for one person in a given situation is similarly right (or wrong) for any other in an identical situation”. 2
Pembelaan dengan mengatakan bahwa tidak ada kewajiban pada pihak dokter hampir tidak mungkin dilakukan, oleh karena pada umumnya hubungan profesional antara dokter dengan pasien telah terbentuk. Sangat jarang kelalaian medis terjadi tanpa adanya hubungan dokter-pasien, seperti pada upaya pertolongan yang dilakukan dokter pada gawat darurat medik yang tidak pada sarana kesehatan. Dengan demikian pembelaan harus ditujukan kepada upaya pembuktian tidak adanya pelanggaran kewajiban yang dilakukan dokter.2
Pembuktian adanya kerugian dan kausalitas
Pada prinsipnya terdapat dua jenis kerugian yang menjadi landasan gugatan ganti rugi tersering kepada pemberi layanan jasa, yaitu yang pertama merupakan kerugian sebagai akibat langsung (atau setidaknya “proximate cause”) dari suatu kelalaian; dan jenis yang kedua adalah kerugian sebagai akibat dari pemberian jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian (wanprestasi). Dalam kaitannya dengan layanan jasa kedokteran juga dikenal kerugian akibat peristiwa lain, yaitu misalnya kerugian akibat tindakan tanpa persetujuan, kerugian akibat penelantaran, kerugian akibat pembukaan rahasia kedokteran, kerugian akibat penggunaan alat kesehatan atau obat yang defek, dan kerugian akibat tidak adanya peringatan pada pemberian jasa yang berbahaya. 2,4
Pada prinsipnya suatu kerugian adalah sejumlah uang tertentu yang harus diterima oleh pasien sebagai kompensasi agar ia dapat kembali ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya sengketa medik. Tetapi hal itu sukar dicapai pada kerugian yang berbentuk kecederaan atau kematian seseorang. Oleh karena itu kerugian tersebut harus dihitung sedemikian rupa sehingga tercapai jumlah yang layak (reasonable atau fair). Suatu kecederaan sukar dihitung dalam bentuk finansial, berapa sebenarnya kerugian yang telah terjadi, apalagi apabila diperhitungkan pula tentang fungsi yang hilang atau terhambat dan ada atau tidaknya cedera psikologis.2,4
Sebagaimana telah diuraikan di atas, kerugian atau damages dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 2
Kerugian immaterial (general damages, non pecuniary losses)
1. Kerugian materiel (special damages, pecuniary losses) :
a. Kerugian akibat kehilangan kesempatan
b. Kerugian nyata : Biaya yang telah dikeluarkan hingga saat penggugatan, dan biaya yang akan dikeluarkan sesudah saat penggugatan
Ditinjau dari segi kompensasinya, kerugian dapat diklasifikasikan sebagai berikut :4
1. Kompensasi untuk kecederaan yang terjadi (compensation for injuries, yaitu kerugian yang bersifat immateriel)
a. Sakit dan penderitaan
b. Kehilangan kesenangan/kenikmatan (amenities)
c. Kecederaan fisik dan / atau psikiatris
2. Kompensasi untuk pengeluaran tambahan (compensation for additional expenses, real cost)
a. Pengeluaran untuk perawatan rumah sakit
b. Pengeluaran untuk biaya medis lain
c. Pengeluaran untuk perawatan
3. Kompensasi untuk kerugian lain yang foreseeable (compensation for other foreseeable loss, yaitu kerugian akibat kehilangan kesempatan)
a. Kehilangan penghasilan
b. Kehilangan kapasitas mencari nafkah

Kerugian-kerugian di atas umumnya ditagihkan satu kali, yaitu pada saat diajukannya gugatan. Kerugian, meskipun dapat terjadi berkepanjangan, tidak dapat digugatkan berkali-kali. Oleh karena itu penggugat harus menghitung secara cermat berapa kerugiannya, kini dan yang akan datang. Cara pembayarannya dapat saja berupa pembayaran tunai sekaligus, tetapi dapat pula diangsur hingga satuan waktu tertentu yang disepakati kedua pihak (structured settlement). Pembayaran berjangka tersebut dapat dibebani dengan bunga. Bunga tidak dapat dibebankan kepada kerugian yang akan datang, sedangkan kerugian yang sudah terjadi – termasuk kerugian yang non pecuniary – dapat diberi bunga yang besarnya reasonable.4
Misalnya pada kasus diamputasinya tungkai kanan seseorang yang diduga sebagai akibat dari kelalaian dokter dalam menangani patah tulang paha kanannya akibat kecelakaan lalu-lintas, maka kerugian berupa biaya yang digugatkan kepadanya dapat dirinci sebagai berikut : biaya perawatan medis sejak masuk rumah sakit hingga selesainya terapi pasca-operasi – termasuk biaya non medis yang terjadi sebagai akibat dari perawatan rumah sakit (transport, peralatan khusus, perawat pada home care, dll); biaya pemulihan fungsi tungkai kanan tersebut yang masih akan dibutuhkan (fisioterapi, kaki palsu, dll); kerugian akibat kehilangan penghasilan selama ia tidak bisa bekerja; kerugian sebagai akibat dari kehilangan kapasitas bekerja apabila pekerjaan semula atau profesinya “secara umum” membutuhkan adanya tungkai kanan, serta kerugian immateriel sebagai akibat dari sakit dan penderitaannya. 4
Undang-undang hanya memberi rambu-rambu sebagaimana diuraikan dalam pasal 1370 dan 1371 KUH Perdata, yaitu harus mempertimbangkan kedudukan, kemampuan dan keadaan kedua belah pihak. Penggugat tentu saja akan memperhitungkan kerugian tersebut berdasarkan kedudukan, kemampuan dan keadaan sosial-ekonomi penggugat; yang tentu saja belum tentu sesuai dengan pihak tergugat (dokter). Dalam hal ini tentu akan terjadi semacam tawar-menawar tentang besarnya ganti rugi. Apabila perkara ini diajukan ke pengadilan perdata, maka hakim pada akhirnya akan mengambil keputusan jumlah ganti rugi tersebut, dengan mempertimbangkan kemampuan dan keadaan kedua pihak.4
V. PERANAN REKAM MEDIS
Seorang dokter mungkin saja telah bersikap dan berkomunikasi dengan baik, membuat keputusan medik dengan cemerlang dan/atau telah melakukan tindakan diagnostik dan terapi yang sesuai standar; namun kesemuanya tidak akan memiliki arti dalam pembelaannya apabila tidak ada rekam medis yang baik. Rekam medis yang baik adalah rekam medis yang memuat semua informasi yang dibutuhkan, baik yang diperoleh dari pasien, pemikiran dokter, pemeriksaan dan tindakan dokter, komunikasi antar tenaga medis / kesehatan, informed consent, dll informasi lain yang dapat menjadi bukti di kemudian hari – yang disusun secara berurutan kronologis. Sebuah adagium mengatakan “good record good defence, bad record bad defence, and no record no defence”.1,5
Biasanya kata kunci yang sering digunakan oleh para hakim adalah (1) bahwa kewajiban profesi dokter adalah memberikan layanan dengan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang normalnya diharapkan akan dimiliki oleh rata-rata dokter pada situasi-kondisi yang sama, (2) bahwa tindakan dokter adalah masih reasonable, dan didukung oleh alasan penalaran yang benar, (3) bahwa dokter harus memperoleh informed consent untuk tindakan diagnostik / terapi yang ia lakukan, dan (4) bahwa dokter harus membuat rekam medis yang baik.1,2,5
Rekam medis dapat digunakan sebagai alat pembuktian adanya kelalaian medis, namun juga dapat digunakan untuk membuktikan bahwa seluruh proses penanganan dan tindakan medis yang dilakukan dokter dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional atau berarti bahwa kelalaian medis tersebut tidak terjadi.5

DAFTAR PUSTAKA
1. Guwandi,J.Dugaan Malpraktek Medik dan Draft RPP : “ Perjanjian Terapetik antara Dokter dan Pasien”.Jakarta:Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;2006
2. Sampurna Budi.Kelalaian Medik. [online] 2007 [cited July 8 2008] Available from: http://www.freewebs.com/kelalaianmedik/un
3. Anonymous. Medical negligence. [online] 2007 [cited July 8 2008] Available from: [URL]:http://www.mauriceblackburn.com.au/areas/medical/index.asp
4. Anonymous. Medical negligence and the law. [online] 2004 [cited July 8 2008] Available from: http:/www.issuesinmedicalethics.org/153oa116.html
5. Anonymous. Medical malpractice. [online] 2008 [cited July 8 2008] Available from : http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_malpractice
6. Anonymous.Medical negligence. [online] 2008 [cited July 8 2008] Available from : http://www.thompsons.law.co.uk/ltext/l0820001.htm#before_legal_action
7. Anonymous. Medical negligence and professional imdemnity insurance. [online] 2008 [cited July 8 2008] Available from:http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/ publications. nsf / key/ResearchBp2008
8. Moeloek FA, Purwadianto A,Suharto A.Kesehatan Dan Hak Asasi Manusia.Jakarta;Perpustakaan Nasional RI;2003.
9. Undang-undang Kesehatan.Yogyakarta;Pustaka Widyatama;2006 Undang-undang HAM Nomor 9 Tahun 1999.Jakarta;Asa Mandiri;2006
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.Surabaya;Kesindo Utama;2007

November 7, 2009

Islamic Widget

Filed under: Uncategorized — r4yna @ 4:02 am

Islamic Widget

Filed under: Uncategorized — r4yna @ 4:00 am

November 6, 2009

Persetujuan setelah Penjelasan (PSP) Informed Consent

Filed under: Uncategorized — r4yna @ 12:48 pm

S P B

  • Pengertian Dasar Persetujuan setelah Penjelasan (PSP)

– SK Dirjen Yan Med

– SK Dirjen Perjan RSMH

– UU no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran

  • Jenis/macam dan dasar

– Guna

– Cara

  • Manfaat
  • Isi

PENGERTIAN DAN DASAR


Hubungan Dokter-Pasien

Saat pertama bertemu:

Pasien: beri kepercayaan (consent) antara lain pemeriksaan badan

Dokter: Otomatis bersikap mengutamakan kesehatan pasien

Ikatan Khusus:

tidak langgeng

saat awal datang sudah consent antara lain anamnese dan periksa

 

Kebutuhan dasar manusia

  • Dikasihi
  • Keinginan dan perasaan diterima dengan serius
  • Diakui berarti

Isi

Mengatur hubungan antara dua pihak untuk tujuan:

  • Berjanjian bernilai hukum
  • Jenis/dasar tujuan
  • penelitian (subjek penelitian)
  • Cari diagnosis
  • Terapi

 

Syarat Riset Klinik/Penelitian

  • Deklarasi Helsinki (1964)
  • Setelah menerima penjelasan (wali)

DEKLARASI HELSINKI (1964)

Riset klinik terhadap manusia tidak boleh dilaksanakan tanpa persetujuan yang bersangkutan setelah ia mendapat penjelasan

 

PSP dilaksanakan untuk :

  • Riset/penelitian
  • Diagnostik
  • Terapetik

…. diagnosis dan terap

  • akibat tindakan tidak dapat ditebak
  • hubungan dokter dan pasien lebih kompleks
  • pasien berhak menolak

Informed Consent

  • Persetujuan/ penolakan
  • diberi oleh pasien/ wali
  • bebas, rasional, voluntary
  • melakukan tindakan medis
  • sesudah informasi lengkap tentang tindakan

Bentuk informed consent

  1. Expressed yaitu lisan dan tulisan
  2. Implied (pemeriksaan kelamin)

Informed consent bukan alat melepaskan diri dari hukum bila terjadi hal yang merugikan pasien

Implied

Kejadian yang terjadi sehari-hari

  • pemeriksaan kelamin
  • gawat darurat
  • imply menyatakan secara tidak langsung

Informasi yang diberikan:

  • Netral
  • Tidak mempengaruhi, ingat penderita dalam keadaan tidak sehat…mudah terpengaruh
  • Tingkat pendidikan pasien

Ingat:

Kegagalan vs kelalaian

Penyampaian tergantung kondisi dan tingkat pendidikan pasien

 

Macam Informasi yang harus disampaikan (Informasi dan penjelasan)

(SK Sirjen Yanmed HK. 00.06.3.5.1866)

a. Tata cara tindakan medis yang akan dilakukan (contemplated medical procedures)

b. Tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medik (purpose of medical procedures)

c. Risiko (risk inherent in such medical procedures)

d. Prognosis penyakit apabila tindakan medis tersebut dilakukan (prognosis with and without medical procedures)

e. Diagnosis

f. Tindakan medis lain yang tersedia dan risikonya msing-masing (alternatif medical procedures and risk)

 

Isi informasi menurut UU no 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran paragraf 2 pasal 45

a. diagnosis dan tata cara tindakan medis

b. tujuan tindakan medis yang dilakukan

c. alternatif tindakan lain dan risikonya

d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi

e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan

Informed Consent ;

Informed: telah mendapat informasi

consent : persetujuan (izin)

 

Pengertian tindakan Invasif (SK Dirjen Yanmed HK 00.06.3.5.1866)

tindakan medik langsung yang dipengaruhi keutuhan jaringan tubuh

 

Dalam profesi kedokteran:

  • pernyataan setuju (consent) atau izin
  • dari seseorang (pasien) yang diberikan
  • dengan bebas, rasional, tanpa paksaan (voluntary)
  • dengan tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya
  • sesudah mendapatkan informasi yang cukup tentang tindakan kedokteran yang dimaksud

Formulir

  • Persetujuan
  • Penolakan

Falsafah Konsekuensialis

Informed Consent : BAIK

  • Peningkatan kemandirian
  • Melindungi pasien
  • Menghindarkan penipuan dan pemerasan
  • Sikap teliti dokter meningkat
  • Peran serta masyarakat meningkat

Aspek hukum

  • Bukan alat untuk melepaskan diri dari hukum
  • Dasar etik (otonomi)
  • ada ketidakseimbangan psikis

Basic question:

  1. What is my diagnosis?
  2. How serious is my diagnosis?
  3. What methods of treatment are recommended?
  4. Are there other treatment options? What are they?
  5. What are the benefits of the recommended and alternative tresatments?
  6. What are the risk or complications of the recommended and alternative treatments?
  7. Are the discomforts assosiated with the treatments?
  8. What methods will be used to prevent or relieve these discomforts?
  9. What are the side effects of the treatment- immediate, short-term, and long-term?
  10. What impact will treatment, or not having treatment, have on my normal function and activities?
  11. How long will treatment last?
  12. How long will it be before I can resume normal activities?
  13. How much does the treatment cost?

Justice Cardozo (1981), New York

Hospital

Every human being of adult years and sound mind has a right to determine what shall be done with his own body

    ETIKA DAN REPRODUKSI MANUSIA

    Filed under: Uncategorized — r4yna @ 2:21 am

    Arti Reproduksi :

    • penggantian yang terus-menerus pada makhluk hidup
    • reproduksi tersebut dimulai dari kehidupan tingkat seluler seperti pada bakteri
    • tujuan keidupan bakteri (hasilkan 2 bekteri dan begitu seterunya) F. Jacoeb

    Seksualitas

    • Makhluk non-seksual reproduksi terjadi dengan prinsip identitas
    • Makhluk dengan derajat lebih tinggi reproduksi terjadi secara seksual (prokreasi)
    • proses reproduksi secara seksual (seksualitas) memiliki beberapa pola dasar
    1. Pola dasar pertama:

    adalah sifat hubungan yang memiliki nilai kualitas serta persatuan tubuh yang tidak hanya untuk tujuan tertentu

    1. Pola dasar kedua :

    Adalah seksualitas bukan semata-mata untuk rekreasi

    Persetjuan artinya izin atau perjanjian

    • Persetujuan tertulis adalah informed consent
    • Dalam hubungan dengan penelitian pada manusia”persetujuan” berarti si ilmuwan atau peneliti akan memberi objek penetilian mengenai:
    1. Penelitian yang akan dilaksanakan
    2. Manfaat yang akan diperoleh
    3. Nilai penelitian bagi masyarakat dan mengenai risikoy ang mungkin terjadi

    Aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalamsuatu informed consent

    1. Pengakuan dari objek penelitianbahwa dia secara sukarela bersedia berparisipasi dalam penelitan itu termasuk penelitian eksperimen
    2. Penjelasan tentang sebab  penelitian dilakukan
    3. Pernyataan tentang berapa lama  objek penelitian perlu berpartisipasi dalam penelitian
    4. Gambaran tentang apa yang diharapkan dari objek penelitian sebagai peserta sukare;a penelitian
    5. Gambaran mengenai risiko dan rasa tidak enak yang mugkin dialami objek bila berpartisipasi dalam penelitian
    6. Gambaran tentang untung dan rugi bagi objek bila berpartisipasi dalam studi ini
    7. Informasi mengenai pengobatan dan alternatifya yang akan diberikan kepada objek bla mengalami risiko dalam studi tersebut
    8. Gambaran terjaminnya biodata ari hasil pemeriksaan medis objek
    9. Penjelasan mengenai pengobatan medis dan ganti rugi yang diberikan kepada objek bila mengalami masalah yang berhubungan dengan studi
    10. Keterangan yang jelas sehingga calon objek penelitian dapat menanyakan tentang (sifat studi, hak objek sebagai peserta studi dan semua problem medis mungkin timbul dalam pelaksaan studi )
    11. Pengertian bahwa partisipasi dalam studi adalah sukarela, bahwa objek dapat memutuskan untuk meninggalkan studi tanpa dirugikan dan bahwa apabila dia berpartisipasi dalam studi, dia bebas berhenti sewaktu-waktu sebagai objek penelitian tanpa hukuman (penalti) apapun
    12. Jumlah objek penelitian/ penderita yang akan turut serta dalam studi  dan lokasi tempat studi yang akan dilaksanakan
    13. Pemberitahuan diberikan kepada objek bahwa mungkin akan terjadi problema yang akan membahayakan objek studi. Dalam studi-studi tertentu, misalnya dalam penelitian uji klinik, alat kontrasepsi baru dengan objek penelitian wanita dengan kemungkinan menjadi hamil
    14. Pemberitahuan bahwa risiko terhadap janin tidak diketahui bila objek menjadi hamil dalam waktu penelitian itu

    ETIKA DALAM KELAINAN KEHAMILAN

    Etika dalam pelayanan kehamilan:

    • Pelayanan obstetri bertujuan : Meningkatkan kesehatan dan keamanan ibu maupun janin serta melindungi mereka dari penyakit maupun trauma, selainmemperkecil efek kesakitan
    • Tugas tersebut tanggung jawab dokter/bidan/tenaga kesehatan yang menganiaya
    • Penolong berupaya dengan cara-cara yang dapat diterima oleh penderita dan keluarganya
    • Kehamilan dan persalinan yang merupakan proses fisiologis tidak berkembang menjadi patologis

    10 tugas dokter yang penting:

    1. Menggali riwayat pasien sedalam-dalamnya
    2. Selalu melakukan pemeriksaan fisik pasien
    3. Manfaatkan alat bantu diagnostik yang ada
    4. Mencoba merumuskan masalahnya
    5. Merencanakan terapi
    6. Selalu membuat catatan medis yang rapi
    7. Manfaatkan sumber-sumber informasi yang ada di sekitar kita
    8. Mengikuti dan memelihara kesehatan pasien
    9. Harus rela menerima tanggung jawab sosial dan professional sebagai pimpinan dan sebagai dokter
    10. Senantiasa memelihara kemampuan professional

    Pedoman pemeriksaan obstetri :

    1. Berusaha memberikan pelayanan pada pasien dan keluarga agar mereka merasa aman
    2. Harus menempatkan kepentingan pasien lebih tinggi daripada kepentingan dirinya sendiri
    3. Pemeriksaan hendaknya dilakukan di dalam ruangan yang dapat menjaga kerahasiaan pasien
    4. Selalu ditemani oleh seorang perawat yang bertindak sebagai saksi
    5. pemeriksaan dilakukan setelah memperkenalkan diri setelah menjelaskan status (kedudukan) pemeriksa

     

    November 5, 2009

    Islamic Calendar

    Filed under: Uncategorized — r4yna @ 3:32 pm

    Hospital by laws

    Filed under: Uncategorized — r4yna @ 2:48 pm

    “By laws” = banyak pendapat

    = konstitusi, statute, anggaran dasar, peraturan internal

    konstitusi : Produk hukum tertinggi dalam suatu negara karena itu istilah konstitusi terlalu tinggi jika digunakan rumah sakit

    Anggaran dasar : Digunakan untuk perkumpulan yayasan atau badan hukum seperti Persran Terbatas (PT) dan lain-lain

    Statuta : lazim yang digunakan dalam perguruan tinggi. Istilah statuta berasal dari Belanda STATUTAN yang berarti anggaran dasar perkumpulan

     

    The New Grolier webster International Dictionary

    “A permanent rule of law enacted by the governing body of a corporation or institution”

    Inti dari esensia HBL adalah :

    Mengatur pembagian tugas/kewajiban dan wewenang secara jelas, tegas, adil dan proporsional antara :

    1. Governing body

    2. Executive/ Administrator

    3. Medical staff

     

    Approved by the owner

    Asumsi keliru tentang hospital by laws adalah

    • peraturan teknis operasional rumah sakit
    • standar operating procedurs
    • peraturan direksi rumah sakit

    Peraturan penyelenggaraan RS ( bukan hospital by laws )

    It is the governing board’s polociesto guide

    • the activities of hospital in genera
    • the activities of medical staff
    • the visiting medical staff
    • the patient and visitor

    Hospital Governing Body (Governing Board, Majelis Wali manah)

    Governing body og institution, organization or territory means that body which has ultimate power to determine its polocies and control its activities

    Responsibility of Governing Body (Governng board, Majelis Wali Amanah)

    • attainment of the hospital’s objectives
    • the general governance of the hospital
    • the quality of service
    • the effevtiveness of resource use
    • the accessibility of its service
    • community participation
    • integration and coordination

    HBL merupakan ciri khas RS sebagai suatu lembaga yang otonom ‘Self Governance’ yang managemennya tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun (termasuk oleh pemiliknya)

    • menyingkirkan setiap celah “conflict of interest” (konflik kepentingan)
    • mengutamakan professionalime

    Anggota governing body (G. Body, Majelis Wali Amanah)

    • sumber professionalisme
    • transparansi
    • kepedulian terhadap masalah sosial, kesehatan khususnya RS
    • bersedia menyisihkan waktu

    EXECUTIVE OFFICER

    • one in whom resides the power to execute the laws
    • one whose duties are to cause the laws to be executed and obeyed
    • one who assumes command or control and direct course of business
    • one who outline duties and direct work of subordinate employees

    – Pimpinan puncak RS

    – Menjalankan fungsi management operasional RS sesuai kebijaksanaan yang telah digariskan oleh G. Body/G. Board/ Maelis Wali Amanah

     

    Medical Staff

    adalah sekelompok tenaga medik yang terdiri dari para dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi yang diberi kesempatan menjalankan tigas pelayanan medis di RS

    • pegawai tetap
    • paruh waktu
    • residen

    oleh karena itu, perlu medical staff by laws yang tujuannya untuk pengaturan diri sendiri (self-governance) yang dapat diterima secara umum menjadi pedoman bagi rumah sakit dalam menentukan pelayanan, tugas, kewajiban, tanggung jawab.

    Fungsi Staff medis

    Sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis

     

    Keputusan Menkes No. 631/Menkes/SK/IV/2005 tanggal 25 April 2005

    Tugas staff medis

    1. melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan, pencegahan akibat peningkatan dan pemulihan
    2. meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan/ pelatihan berkelanjutan
    3. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi , standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah diterapkan
    4. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik

    Tanggung jawab RS

    1. Personalia
    2. sarana dan peralatan
    3. duty of care (kewajiban memberikan perawatan yang baik)

    Doktrin Vicarious liability

    = Respondeat superior

    = hubungan majikan karyawan

    = vicarious liability

     

    majikan bertanggung jawab terhadap suatu tindakan/non-tindakan (kelalaian) dari karyawannya yang sampai menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

    Pasal 1367

    seseorang tidak saja bertanggung jawab untk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

    Pasal 1367 ini perlu dikaitkan dengan ketentuan pokoknya, yaitu :

    Pasal 1365

    Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepad orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk menggantikan kerugian tersebut

    Pasal 1366

    Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati

    Beadles V Metayka, Colorado

    Seorang pasien jatuh dari meja operasi sewaktu di dalam keadaan narkose sebelum operasi dimulai. Dokter ahli bedah dianggap yang menjadi kepala dan bertanggung jawab. Doktri respondeat superior tidak dapat diberlakukan

    Rosane V Senger, Colorado

    Kain kasa tertinggal di dalam tubuh pasien sesudah operasi. Rumah sakit sibebaskn dari tuntutan tanggung jawab dokter ahli anatesi

    Marvulli V Els hire, California

    Pasien menderita kerusakan otak berat (severe brain damage) yang disebabkan hipoksia yang dirangsang oleh raksi allergik terhadap suntika obak anastetik. dokter bedah tidak bertanggung jawab atas dasar vicarious liability karena dokter ahli bedah tidak mempunyai kontrol terhadap dokter anastesi

    Florida

    Pasien berusia 30 tahun mengalami kecelakaan dan dipasang respirator untuk membantu pernafasannya. Sewaktu akan dipergunakan alat penting tersebut mengalami kerusakan dan pasien tersebut menderita irreversible brain damage. Pasien buta seumur hidup di ranjang

    EUTHANASIA

    Filed under: Uncategorized — r4yna @ 1:59 pm

    Euthanasia berasal dari bahasa Yunani (Euthanathos). Eu berarti baik, tanpa penderitaan dan thanatos berarti mati. Euthanasia berarti mati dengan baik tanpa penderitaan. Perkembangan euthanasia tidak terlepas dari perkembangan konsep mati. Di Indonesia, menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia, istilah euthanasia digunakan dalam tiga srti, yaitu :
    1. Berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, untuk yang beriman degan menyebut nama Allah dibibir.
    2. Ketika hidup berakhir, penderitaan si sakit yang diringankan dengan memberikan obat penenang
    3. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

    Euthanasia dapat dibedakan dalam 3 macam yaitu:
    1. Euthanasia aktif
    2. Euthanasia pasif
    3. Auto-euthanasia

    Euthanasia aktif adalah tindakan yang secara sengaja dilakukan dokter atau tenaga kesehatan lain untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Euthanasia pasif adalah keadaan dimana dokter dan tenaga kesehatan lainnya secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien. Auto-euthanasia adalah keadaan dimana seorang pasien dengan sadar dan tegas menolak menerima perawatan medis dan ia mengetahui hal itu akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya, dengan penolakan itu ia membuat suatu pernyataan tertulis tangan. Auto-euthanasia pada dasarnya adalah euthanasia pasif atas permintaan.

    Masalah euthanasia menimbulkan pro dan kontra. yang tidak menyetujui tindakan euthanasia berpendapat bahwa euthanasia adalah suatu pembunuhan terselubung. oleh karena itu, tindakan ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kelompok yang menyetujui menyatakan bahwa tindakan ini atas persetujuan pasien dan bertujuan untuk meringankan penderitaan pasien, adanya perasaan kasihan terhadap mereka yang sakit berat dan secara medis tidak mempunyai harapan untuk pulih, serta adanya perasaan hormat terhadap manusia dengan adanya suatu pilihan yangbebas sebagai hak asasi manusia.

    Pengertian Mati

    – Dalam keadaan pasien yang tidak sadar, tentu tidak mungkin mendapatkan persetujuan dari pasiennya dan paling tidak dokter akan meminta persetujuan keluarganya, sehingga timbul pertanyaan.
    > kapan pasien dianggap sudah mati?
    > kapan semua bantuan medis dihentikan?

    Beberapa istilah mati, yaitu:
    1. Mati klinis (clinical death)
    2. Mati serebral (cerebral death, cortical death)
    3. Biological death (panorganic death)
    4. Social death

    clinical death adalah keadaan henti nafas/ tidak ada pernafasan spontan dan henti jantung dengan menghentikan seluruh aktivitas serebral tapi bersifar irreversible. Cerebrall death adalah kerusakan irreversible dari serebrum, terutama neocorteks dan struktur supratentorial lainnya, akan tetapi medulla tetap baik. Braim death adalah kematian cerebral yang disertai nekrosis keseluruhan otak termasuk sereblum, mid brain, dan batang otak. Biollogical death adalah suatu keadaan kematian yang tidak dapat dielakkan setelah suatu kematian klinis bila tidak dilakukan resutasi jantung-paru-otak ataubila usaha resutasi telah menyerah. Biological death adalah proses autolitik pada semua jaringan yang dimulai dari sel neuron yang menjadi nekrotik dalam waktu satu jam tanpa adanya sirkulasi, diikuti dengan jantung, ginjal, paru, dan liver yang menjadi nekrotik dalam waktu dua jam setelah tidak adanya sirkulasi dan terakhir kulit yang menjadi nekrotik dalam beberapa jam atau hari. Sosial death adalah suatu PVS (Persistent Vegetative State) yang menunjukkan kerusakan otak iireversible yang berat pada pasien yang tidak sadar dan tidak responsif akan tetapi masih ada aktivitas EEG, beberapa refleks, dan mampu untuk bernafas spontan.

    Kriteria brain death yang digunakan di Unversity of Pittburgh yang dipakai sejak tahun 1968 adalah :
    1. Tidak adanya aktivitas serebral dan batang otak yang dilakukan dua kali pemeriksaan klinis yang dilakukan selang dua jam, tanpa ada obat depresi SSP, relaksan atau hipotermi
    2. EEG menunjukkan isoelektrik dengan stimuli auditori paling sedikit 30 menit.

    – Pasal 334 KUHP : Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun
    – Pasal 345 KUHP : Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk membunuh diri, menolong dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun
    – Pasal 338 KUHP : Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena pembunuhan biasa dihukum engan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun
    – Pasal 340 KUHP : Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.
    – Pasal 359 KUHP : Barang siapa karena salahnya menyebabkna matinya orang penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun.

    Melihat pasal-pasal dalam KUHP euthanasia aktif atau pasif dilarang di Indonesia. Akan tetapi kalau berdasarkan pada istilah penganiayaandalam KUHP Pasal 351 (penganiayaan), apakah pemberian obat-obatan yang tidak ada gunanya untuk kesembuhan pasien, bukan berarti menganiaya pasien.

    Bahwa hingga saat ini, penentuan mati serta penghentian/penundaan bantuan hidup masih menjadi masalah yang mengemuka yang dihadapi oleh para dokterbaik di dalam maupun di luar rumah sakit. Sebagai contoh : bagaimana menyatakan mati klasik, mati batang otak dan tindak selanjutnya masih belum dipahami. Selain itu, bagaimana sikap kita menghadapi pasien yang sudah tidak ada harapan pulih kembali yang sedang menunggu ajalnya juga tidak dipahami. Tahun 1986, diadakan lokakarya tentang pengakhiran resusitasi jangka panjang. Peserta adalah semua wakil perhimpunan klinis di bawah naungan IDI, ahli hukum, sosial, dan pemuka agama. Penyelenggaranya adalah IDI dan PKGDI. Hasil lokakarya ini adalah doperbolehkannya menghentikan bantuan hidup luar biasa pada pasien ICU yang sedang menunggu ajal. Dahulu ini disebut euthanasia pasif tetapi istilah yang sekarang dipakai with drawing with holding life supports (penghentian/penundaan bentuan hidup)

    Menurut fatwa IDI tahun 1988 dan 1990, seseorang dinyatakan mati bila :
    a. Fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti/irreversible (mati klasis)
    b. Telah terbukti MBO

    Mati klasik adalah fungsi spontan pernafasan dan sirkulasi telah berhenti secara pasti dan dapat diketahui setelah dicoba melakukan resusitasi darurat. Mati klinis adalah henti nafas (tidak ada gerak nafas spontan) ditambah henti sirkulasi (jantung) total dengan semua aktivitas otak berhenti, tetapi tidak irreversible. Mati jantung yaitu asistol ventrikular yang membandel (garis datar pada EKG) selama paling sedikit 30 menit setelah dilakukan resusitasi dan pengobatan optimal. MBO adalah matinya batang otak. Penghentian bantuan hidup (dahulu disebut euthanasia pasif) adalah menghentikan sebagian atau semua terapi bantuan hidup yang sudah terlanjur diberikan. Penundaan bantuan hidup (dahulu disebut euthanasia pasif) adalah tidak memberikan bantuan hidup untuk kelainan baru yang timbul, sambil tetap meneruskan terapi yang teranjur diberikan.

    Tanda-tanda otang dengan mati klinis atau henti jantung/ nafas, yaitu:
    1. Tidak sadar
    2. Jantung-sirkulasi berhenti, dimana nadi karotis tidak ada pulpasi
    3. Pernafasan spontan behenti (dimana tidak ada nafas setelah dilakukan pemeriksaan misalnya dengan kaca/serat/kapas) atau gasping.
    4. ‘Death like appearance’
    5. Warna kulit pucat sampai kelabu
    6. Pupil dilatasi

    Jika ada mayat sudah ditemukan adanya lebam mayat, dan/atau kaku mayat, maka dapt dikatakan matinya irreversible

    Upaya resusitasi dilakukan pada keadaan mati klinis yaitu bila denyut nadi besar (sirkulasi) dan nafas berhenti tetapi diragukan apakah kedua fungsi spontan jantung dan pernafasan telah berhenti secara pasti/irreversible. Sebagai misalnya :
    1. Infark jantung “kecil” yang mengakibatkan “kematian listrik”
    2. Serangan Adams-Stokes
    3. Hipoksia akut
    4. Keracunan dan kelebihan dosis obat-obatan
    5. Sengatan listrik
    6. Refleks vagal
    7. Tenggelam dan kecelakaan-kecelakaan lain yang masih memberi peluang untuk hidup.

    Resusitasi tidak dilakukan pada :
    Pasien dengan kriteria do not resuscitate (DNR) atau semua tindakan kecuali RJP : untuk pasien-pasien dengan fungsi otak yang tetap ada atau organ multipel yang lain atau dalam tingkat akhir penyakit yang tidak dapat disembuhkan, misal karsinomatosis lanjut. Semua yang mungkin dilakukan untuk kenyaman pasien. Perpanjangan hidup tidak dilakukan setelah henti jantung. Bila ini terjadi RJP tidak dilakukan dan pasien dibiarkan meninggal.

    Dalam keadaan darurat, resusitasi yang diakhiri bila ada salah satu dari berikut ini :
    1. Telah timbul kembali sirkulasi dan ventilasi spontan yang efektif
    2. Upaya resusitasi telah diambiul alih orang lain yang lebih berkompeten dan bertanggung jawab meneruskan resusitasi (bila tidak ada dokter)
    3. Seorang dokter mengambil alih tanggung jawab (bila tidak ada dokter sebelumnya)
    4. Penolong terlalu lelah sehingga tidak sanggup melanjutkan resusitasi
    5. pasien dinyatakn telah mati
    6. Diketahui kemudian, bahwa sesudah dimulai resusitasi, pasien ternyata berada dalam stadium terminal suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi : atau hampir dapat dipastikan bahwa pasien tidak akan memperoleh kembali fungsi serebralnya, yaitu sesudah 0,5-1 jam terbukti tidak ada nadi pada normotermia tanpa resusitasi jantung paru

    Resusitasi jangkan panjang diakhiri pada salah satu berikut ini :
    1. Mati batang otak
    2. Stadium terminal penyakit yang sudah dapat disembuhkan lagi misalnya mati sosial

    Keputusan mati batang otak adalah keputusan medis, sehingga yang berwenang untuk memutuskan adalah tenaga medis. Tenaga medis yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) orang dokter yang berkompeten (dimana salah satu spesialis anestisiologi/intensivis) dan 2 dokter lain. Keputusan ini dibuat dengan berita acara pengujian dan pengambilan keputusan. Bahwa sebelum melakukan prosedur pengujian tidak adanya refleks batang otak, dokter wajib menjelaskan keadaan pasien, yang mencakup pengertian mati batang otak, dan tindak lanjutnya kepada keluarga pasien (bila ada).

    Tanda-tanda fungsi batang otak yang menghilang adalah :
    1. Koma
    2. Tidak adanya sikap tubuh yang abnormal (seperti dekortikasi atau deserebrasi)
    3. Tidak adanya sentakan epileptik
    4. Tidak adanya refleks-refleks batang otak
    5. Tidak adanya nafas spontan

    Syarat dan prosedur pengujian MBO adalah sebagai berikut :
    1. Meyakini bahwa telah terdapat prakondisi tertentu yaitu koma dan apnea serta penyebabnya adalah kerusakan otak struktural yang tak dapat diperbaiki lagi, yang disebabkan oleh gangguan yang dapat menuju ke MBO
    2. Menyingkirkan poenyebab koma dan henti nafas pada reversible (obat-obatan, intoksikasi, kelainan elektrolit, metabolik, dan endokrin)
    3. Memastikan arefleksia batang otak dan henti nafas yang menetap

    Refleks batang otak, yaitu :
    1. Tidak adanya respons terhadap cahaya
    2. Tidak adanya refleks kornea
    3. Tidak adanya refleks vestibulo-okular
    4. Tidak danya respons motor dalam distribusi saraf kranial terhadap rangsangan adekuat pada area somatik
    5. Tidak adanya refleks muntah (gag refleks) atau refleks batuk terhadap rangsangan oleh kateter isap yang dimasukkan ke dalam trakea.

    Beberapa kesukaran dalam diagnosis MBO

    Hasil pemeriksaan
    1. Pupil terfiksasi
    Kemungkinan kausa :
    – Obat anti koli nergik
    – Obat pelumpuh otot
    – Penyakit sebelumnya
    2. Refleks okulo-vestibular negative
    Kemungkinan kausa :
    – obat ototoksik
    – Obat penekan vertibular
    – Penyakit sebelumnya
    3. Tidak ada nafas
    Kemungkinan kausa :
    – henti nafas psca hiperventilasi
    – obat pelumpuh otot
    4. Tidak ada aktivitas motor
    Kemungkinan kausa :
    – Obat pelumpuh otot
    – locked in state
    – obat sedatuve
    – anoksia
    5. EEG : isoelektrik
    Kemungkinan kausa :
    – Hipotermia
    – Ensefalitis
    – trauma

    Tes perlu diulang untuk mencegah kesalahan pengamatan dan perubahan tanda-tanda. Interval waktu berkisar antara 25-60 menit bagi RS yang berkepentingan dengan transplantasi; bagi RS lain maksimal 24 jam. Bila hasil tes ulang tetap negatif, pasien dinyatakan mati atau meninggal meskipun jantung masih berdenyut.

    Khusus pada penentuan MBO untuk kepentingan transplantasi, tes dilakukan setidaknya 3 orang dokter yang kompeten, dimana salah satunya adala spesialis anastesiologi/intensivis dan dua dokter lain. Tiga dokter tersebut harus tidak ada sangkut paut dengan tindakan transplantasi. Pasien mati ketika batang otak dinyatakan mati, bukan saat mayat dilepaskan dari ventilator dan jantung berhenti berdegup maka segera konsultasikan dengan tim transplantasi. Namun perlu diingat, biasanya penyebab kematian adalah penyakit utama pasien, bukan penarikan kembali atau penolakan tindakan bantuan hidup. Penarikan kembali bantuan berarti menghentikan terapi yang sudh terlanjur diberikan. Pendukungnya mngkin merasa lebih nyaman dengan menarik kembali terapi/bantuan hidup daripada hanya menolak terapi baru, karena terapi tersebut, tealah terbukti tidak bermanfaat bagi pasien. Mereka meyakini pnarikan kembali terapi mengakibatkan penyakit utama dapat mengalahkan pasien.

    Setelah mesin dimatikan, dicoba untuk mengembalikan nafs spontan pasien. Bila upaya ini gagal, terapi ventilator tidak lagi diberikan dan pasien dibiarkan mati. Bila secara tak terduga psien bernafas spontas adekuat lagi maka upaya penyelamatan pasien dilanjutkan kembali.

    Kriteri penghentian/penundaan bantuan hidup
    1. Kelainan/penyakit irreversible
    2. Prognosis yang buruk dalam aspek medis dan kualitas hidup

    Tindakan luar biasa untuk benuan hidup mencakup :
    1. Rawat di ICU
    2. RJP
    3. pengendalian distrimia
    4. Intubasi trakeal
    5. Ventilasi mekanis
    6. Obat vasoaktif kuat
    7. Nutrisi parenteral total
    8. Antibiotika
    9. Makanan lewat pipa enteral
    10. Cairan dasar IV (DSW, NS, RL)

    Hello world!

    Filed under: Uncategorized — r4yna @ 11:32 am

    Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

    Create a free website or blog at WordPress.com.